Perpusnas Sosialisasikan Sertifikasi Pustakawan di NTB

Pada hari Kamis, 3 Oktober 2019 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Pustakawan oleh Perpustakaan Nasional RI kerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB di Lombok Plaza Mataram. Hadir pada kegiatan ini para narasumber dari Perpustakaan Nasional RI Bidang Pengembangan Pustakawan. Hadir pula Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB beserta jajarannya. Peserta yang hadir berjumlah 50 orang yang merupakan perwakilan dari pejabat struktural dan fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota se-NTB. Dalam sambutannya Kepala DPK Provinsi NTB mengingatkan bahwa sekarang eranya sertifikasi. Semua jenis keahlian itu memerlukan sertifikasi. Baru dianggap kompeten jika sudah memiliki sertifikat keahlian. Semua profesi saat ini dituntut harus mengikuti sertifikasi agar dapat diakui sebagai tenaga ahli yang berkualitas dan tentu saja profesional.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas saat ini. Semua tingkat keahlian dan profesi harus disertifikasi sebagai bentuk uji dan bukti kompetensinya, termasuk pustakawan. Adanya persaingan global melalui Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadikan profesi pustakawan pun perlu disertifikasi untuk profesionalisme sejurus dengan amanat UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Apalagi tagline Pustakawan Berkarya menjadi spirit dalam mengoptimalkan sumber daya informasi & pengetahuan untuk kesejahteraan masyarakat. Materi pertama yaitu Kebijakan Pengembangan Tenaga Perpustakaan disampaikan Pak Joko selaku Kabid Akreditasi pada Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional RI. Materi ini menjelaskan dasar hukum, definisi perpustakaan, pustakawan, isu strategis hingga kompetensi pustakawan. Materi kedua yaitu Sertifikasi Profesi Pustakawan yang disampaikan oleh Yudo Widiyatmono selaku Pustakawan Perpusnas RI. Materi yang dijelaskan terkait sejarah sertifikasi, standar kompetensi kerja nasional, dan manajemen talenta. Materi terakhir yaitu Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Jalur Inpassing. Materi yang dijelakan terkait prosedur pengangkatan PNS untuk fungsional pustakawan, prosedur jalur inpassing hingga batas usia pensiun bagi pustakawan.

Dari Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Sertifikasi Pustakawan oleh Perpusnas RI ini peserta diinformasikan jika tahun 2019 ini akan diadakan lagi sertifikasi pustakawan oleh Perpusnas di NTB setelah terakhir dilaksanakan tahun 2016. Informasi menarik lainnya bahwa Perpusnas telah mengajukan usulan ke Kemenkeu terkait kenaikan tunjangan fungsional pustakawan. Perpusnas juga tetap akan mengkaji bagi pustakawan yang sudah disertifikasi kedepannya akan diberi reward layaknya profesi keahlian di bidang pendidikan lainnya seperti dosen dan guru. Hal ini selain sebagai motivasi kerja bagi pustakawan sekaligus memberi kesempatan bagi para pustakawan khususnya yang bekerja di instansi swasta agar dapat berkarir di luar negeri. Setiap pustakawan yang ingin disertifikasi harus memilih salah satu klaster keahlian yang dirasanya dikuasai. Klaster ini mulai dari layanan hingga promosi perpustakaan. Perpustakaan Nasional pun menambahkan jika ada PNS yang ingin menjadi pustakawan dapat menempuh jalur inpassing hingga batas akhir April 2021. Kedepan profesi pustakawan harapannya mendapat tempat yang strategis dalam percepatan pembangunan nasional.

 

Kadis DPK Provinsi NTB dan Perpusnas RI menjadi narasumber
Foto bersama narasumber dan peserta sosialisasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *